Peran Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Integritas Bangsa

Secara teori Komunikasi Politik berada dalam wilayah ‘das sollen’ (apa yang seharusnya) atau bagaimana idealnya, tanpa mengingkari ikatan kaidah dan norma yang menjadi pedoman sikap perilaku pengelola sumber komunikasi. Komunikasi politik tidak saja di Indonesia tetapi di Negara manapun sangat bergantung pada media alat penyampai informasi dan pendidikan publik. Semua negara yang menganut sistem politik demokratis menekankan peran media dalam setiap aktivitas politik dimana media massa dianggap sebagai fourth estate, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif –dalam pemikiran politik Trias Politika.

Melalui permainan hegemoni media serta agenda setting, media mampu mengaduk-aduk kondisi dan situasi politik di sebuah Negara.
Lihat komunikasi politik Amerikayang ingin memperlihatkan ‘power’nya dalam menyikapi kebijakan Presiden Philipine dalam menegakkan anti-drugs dinegaranya: http://globalnation.inquirer.net/144689/duterte-us-forces-must-go

Continue reading “Peran Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Integritas Bangsa”

Pemimpin Berwawasan Nusantara

Kepemimpinan Inovatif dan Profesional Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Aspek Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Indonesia sebagai Negara Kesatuan dengan Jumlah Provinsi pada tahun 2014 sebanyak 34 Provinsi, 403 Kabupaten dan 98 Kota yang masing-masing dipimpin Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pemda).

Sebagaimana fungsinya pejabat pemda menjalankan kebijaksanaan/kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah pusat namun masing-masing memiliki hak otonomi daerah dalam hal memajukan daerahnya dengan tujuan untuk mensejahterakan warga nya.

Continue reading “Pemimpin Berwawasan Nusantara”

Kaitan Ekonomi Daerah dengan Layanan Publik serta Demokrasi

BAB-I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Tujuan Otonomi:
Sesuai perkembangan keadaan dan tuntutan akan otonomi daerah yang diamanatkan UUD 1945, maka diundangkan Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 1948 sebagai undang-undang otonomi daerah pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang memberi hak otonomi rasional pada daerah untuk mempercepat kemajuan rakyat Indonesia. Namun dengan terbentuknya Indonesia menjadi Negara Indonesia Serikat yang dibagi atas 15-wilayah maka UU no. 22 th 1948 tidak berlaku lagi.

Setelah Negara terbentuk kembali menjadi Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 diberlakukan UUD Sementara tahun 1950 dimana pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 131 dijelaskan Negara Repubnlik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang didesentralisir. Maka diberlakukan UU no.1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah dan menurut Josep Riwu Kaho, 2002 undang-undang ini adalah yang pertama kali memperkenalkan konsepsi otonomi yang riil. Maksud konsepsi adalah kenyataan kehidupan masyarakat penuh dinamika dan pertumbuhan. Sayangnya UU ini tidak menetapkan pemisahan secara tegas urusan daerah dan pusat.

Continue reading “Kaitan Ekonomi Daerah dengan Layanan Publik serta Demokrasi”

Perbandingan Implementasi Polstranas RI: Orba dan Pasca Reformasi

Perbandingan Implementasi Polstranas RI: Masa Orba dan Masa Pasca Reformasi (mulai Tahun 2004 sampai sekarang)

Bab I Pendahuluan:

A. Latarbelakang
Lengsernya pemerintahan Soeharto pada 21 Mei1998 membawa dampak signifikan pada sistim kelola pemerintahan di Indonesia. Sejak memerintah di tahun 1965 Soeharto menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan GBHN yang diwujudkan dalam bentuk Polstranas yang ditetapkan oleh MPR. Sebuah ketetapan yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, Kekuatan Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga kemasyarakatan.

Continue reading “Perbandingan Implementasi Polstranas RI: Orba dan Pasca Reformasi”