Humas Pemerintah dan Non Pemerintah

DAFTAR LITERATUR
Hubungan Masyarakat– Liestianingsih Dwi Dayanti, Frida Kusumastuti, Ratih Puspo
Pengantar Ilmu Politik – Miriam Budiardjo dkk
Komunikasi Politik – Soemarno AP
Ethic PR – Patricia Parsons

I. HUMAS DI ORGANISASI POLITIK

• Setelah Orde Baru tumbang, Orde Reformasi nampaknya ingin membangun kehidupan politik yang dinamis dan demokrasi
• Dalam 10 tahun terjadi empat kali pergantian Presiden di Indonesia
• Dalam perjalanan sejarah sistem politik Indonesia seperti yang ditulis oleh Miriam Budiardjo, Indonesia tidak mengenal pemisahan kekuasaan tetapi menganut pembagian kekuasaan.
• Pada era keterbukaan terbuka ruang Opini Publik yang dinamis
• Rakyat punya kesempatan mengamati ‘tingkah polah’ pemerintah
• Kehidupan partai politik juga semakin marak
• Banyak figure baru dari tokoh muda dengan berbagai upaya mendekati rakyat untuk perebutan ‘kursi nyaman’ di lembaga legislatif
• Persaingan merebut hati rakyat dilakukan dengan berbagai cara, berlomba berdialog dan bersosialisasi
• Banyak muncul humas-humas sebagai lahan baru yang selama ini tidak digarap i.e corong atau ‘tim sukses’ untuk mengatur strategi pemenangan perolehan suara

ISU-ISU DALAM PARTAI POLITIK

• Isu-isu demokrasi, partai politik, gerakan2 sosial-politik, penguatan civil society, hak asasi manusia dan semua rangkaian kegiatan politik yang menekankan pada aktivitas masyarakat warganegara dalam kehidupan sosial-politik.
• Partisipasi politik masyarakat rendah yaitu masyarakat beranggapan bahwa:
• partisipasi politik tidak memberi pengaruh pada kehidupan sosial-politik secara keseluruhan;
• pemimpin atau penguasa tidak memberi perhatian pada kepentingan dan aspirasi masyarakat
• pemimpin atau penguasa lebih mementingkan golongannya
• masyarakat beranggapan bahwa sistem politik yang ada sudah berjalan sesuai aspirasi mereka
• karena kasus negatif para politikus atau elite partai, konflik internal partai politik

ETIKA PARTAI YANG LUNTUR

• Elite tidak pegang janji-janji kampanye, wakil rakyat yang meragukan, para calon tidak meyakinkan untuk mengadakan perubahan, dan para kandidat dinilai tidak cakap dan visioner.
• Untuk pemenangan perolehan kursi diperlukan ‘perlombaan buang uang’
• Pembayaran ‘mahar’ yang mahal harus ‘kembali modal’
• Lembaga perwakilan rakyat yang nota bene berisi representative partai dinodai dengan banyak kasus korupsi dan pertikaian dalam sidang
• Perilaku dan citra sehari-hari baik wakil rakyat maupun istri-istri yang jalan-jalan ke luar negeri tidak mencerminkan etika dan profesionalisme

TUGAS HUMAS PARTAI – internal

• Menangani kampanye kandidat politik (incumbent campaign) dan partai politik (insurgent campaign)
• Menjaga citra partai melalui kampanye komunikasi politik (Stephen Stockwell, 2000:
• Menciptakan positioning partai dan kader
• Melakukan risetperilaku masyarakat (voting behavior research), polling, kekuatan atau posisi partai
• Media management
• Mengelola upaya kontak langsung dengan pemilih (konstituen)
• Membangun ‘brand’ partai dan kader
• Melakukan mapping kantong-kantong (laten) kekuatan partai sebagai partner yang aktif bukan obyek politik

TUGAS HUMAS PARTAI – eksternal

• Mengkomunikasikan kebijakan partai secara transparant
• Menyampaikan upaya partai dalam mengemban tugas pokok partai yaitu mengingatkan pemerintah salah satunya adalah:
• Momentum penting bagi partai politik memainkan peran dan fungsi strategisnya dalam keberhasilan MDGs
• Messner dan Wolff (the MDGs, Thinking Beyond the Sachs Report, 2005) – hanya dapat berhasil apabila para elite di negara berkembang berkomitmen kepada diri mereka sendiri dengan melaksanakan prinsip good governance
• Mendorong investasi riil dan meminimalkan spekulasi keuangan, mendukung swasembada dan kemandirian lokal ketimbang terus menerus menciptakan ketergantungan global
• Penyelesaian problem kemiskinan tentunya dapat tercapai dan dipenuhi dari anggaran pemerintah baik melalui APBN maupun APBD
• Pemerintah harus didorong untuk menekan berbagai kepentingan lembaga keuangan dan korporasi-korporasi global sehingga tunduk, bertanggungjawab terhadap aturan-aturan dan nilai-nilai demokratis
• Menyikapi isu-isu yang berkembang dalam masyarakat secara arif dan keberpihakan kepada rakyat i.e. reklamasi pantai, penggusuran, lingkungan, penyanderaan

HUMAS PARTAI YANG BER-ETIKA

• Humas harus bisa mengambil porsi kedudukan di dalam partai
• Jadilah Spoke person, posisi tsb jangan di wakilkan oleh Sekjen dan masing-masing departemen
• Berperanlah humas sebagai koalisi dominan, yang mensinergikan ‘pesan komunikasi’ partai:
• Pesan ke dalam : internal partai
• Pesan Partai ke khalayak; menekankan wawasan kebangsaan
• Pesan Partai mewakili anggota Fraksi di Lembaga Negara/Perwakilan Rakyat (jika bermasalah atau ada kebijakan)
• Humas harus berkomunikasi:
• Ber-Etika: Jujur, terbuka, menyampaikan kebenaran, tidak membuat kesimpang siuran pemberitaan, memperkeruh suasana
• Norma-norma: menggunakan norma-norma masyarakat ‘dapil’ yang diwakilinya
• Kaidah: paham akan kaidah semua aspek hukum;
• Membekali pengetahuan dasar moral
• Humas harus bisa meyakinkan pendukung partai untuk:
• Sosialisasi kader partainya secara bermartabat
• Tidak menghalalkan politik uang, transaksi ‘wani piro’; tidak melakukan ‘black campaign’
• Membekali kader dengan teori dan praktek kehumasan yang benar

II. HUMAS PEMERINTAH

Sistem Pemerintahan
• Indonesia memang memiliki warisan sistem birokrasi kolonial Hindia Belanda yang dikenal dengan pangreh praja.
• Perjalanan sejarah birokrasi pada masa Orde Baru tidak berbeda dengan masa kolonial, yaitu birokrasi merupakan alat kekuasaan penguasa yang jauh dari praktek aparatur yang professional dan kompeten.
• Pada masa kolonial birokrat direkrut dari kalangan priyayi yang memiliki status sosial yang lebih tinggi di banding dari masyarakat yang lain.
• Proses rekrutmen pada masa kolonial mirip pula pada masa Orde Baru yaitu proses rekrutmen lebih berasal dari kader-kader partai mayoritas GOLKAR, militer dan kaum teknokrat yang berafiliasi dengan partai mayoritas Golkar
• Penyakit birokrasi pemerintahan di Indonesia adalah paternalistik dan sentralistik yang tergambar dalam praktek2 feodalisme

KELEMAHAN PRAKTIK BIROKRASI

• Dalam menjalankan tugas2nya selalu minta pengarahan dari atasan;
• Loyalitas pada atasan bukan pada institusi (muncul istilah ABS – asal bapak senang); tidak berorientasi pada prestasi dan kinerja;
• Praktek ekonomi berbiaya tinggi yang berakibat pada tidak efisien dan tidak efektif dalam menjalankan pemerintahan;
• Rekrutmen yang tidak berdasarkan merit sistem berakibat pada membengkaknya jumlah pegawai yang tidak kompeten.
• Akibat dari gambaran patologi birokrasi ini maka muncul birokrat yang korup
• Era reformasi saat ini wacana good governance dalam praktik birokrasi disinergikan dengan membentuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) yang diharapkan meminimalkan patologi birokrasi yang telah disebut di atas.
• Langkah awal adalah membentuk lembaga-lembaga negara yang mandiri dengan tujuan utama pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
• Caranya dengan restrukturisasi birokrasi dan memperkenalkan mekanisme birokrasi yang transparan dan akuntabel, proses rekrutmen berdasarkan merit sistem dan dilakukan dengan sistem terbuka secara online.
• Memaksimalkan pelayanan publik dan meminimalkan patologi birokrasi

FAKTA HUMAS PEMERINTAH SAAT INI

• Pemerintah tidak memiliki humas, pada jaman Orde Baru yang ada adalah Departemen Penerangan
• Pada pemerintahan Gus Dur dan SBY memiliki ‘juru bicara’ (Adi Masardi dan Andi Malarangeng)
• Kehumasan ada di departemen-departemen atau kementerian
• Fungsi Humas adalah mengelola protokoler dan media
• Asosiasi Humas Pemerintah adalah Bakohumas

TUGAS HUMAS PEMERINTAH

• Humas pemerintah diharapkan dapat mengelola ‘sebuah cara yang efektif’ (Mike McCurry, mantan sekretaris bidang Pers Presiden Bill Clinton)
• Government has so much information that they need an effective way to distribute it to their citizen (Sulivan)
• Pemerintah pusat dan daerah sangat memerlukan praktik humas yang mumpuni dan kredibel
• Humas pemerintah (Press Ofice) dikordinasi oleh Press Secretary atau Spoke Person
• Prinsip Kegiatan Humas di Pemerintahan (Stephen Stockwell, 2000)
– Mengelola hubungan dengan media
– Mengelola kegiatan lobbying
– Mengelola tehnik kampanye dalam pemilu sebuah pemerintahan, menggalang dukungan masyarakat terhadap program kebijakan serta peraturan pemerintah
• Tugas Humas Pemerintahan (Cutlip, Center & Broom, 1985):
– Active cooperation on action programs (mensosialisasikan program-program pemerintah agar mendapat dukungan rakyat)
– Compliance in regulatory programs (mengkampanyekan peraturan-peratauran pemerintah serta perundang-undangan baru agar diketahui dan dipatuhi masyarakat)
– Voter support for the incumbent administration’spolicies (mengupayakan agar pemilih mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang tengah berkuasa)

HUMAS DI PEMERINTAHAN

• Akuntabilitas, prinsip ini menjelaskan lembaga pemerintahan dinilai dampak kegiatannya terhadap rakyatnya, karenanya harus siap menerima pengawasan yang tepat, melayani dan menanggapi pengawasan yang sepatutnya dilakukan
• Transparansi, dalam mengambil keputusan (honest) dan melakukan kegiatan yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Menjelaskan dengan jelas, akurat dan lengkap, alasan masuk akal mengenai kebijakan, keputusan dan kegiatan dan tanggung jawabnya, informasi yang mudah di akses dan dipahami
• Perilaku etis, dalam menjalankan tugas harus berdasarkan nilai kejujuran, ekuitas dan integrasi. Nilai – nilai hendaknya memperlihatkan kepedulian pada kesejahteraan, sumber daya manusia dan alam/lingkungan dan komitmen memperlihatkan dampak keputusan dan kinerja pemerintahan terhadap pemangku kepentingan, hubungan internasional yang harmonis, kehidupan beragama dan menjaga NKRI berdasarkan UUD45 dan ideologi Pancasila
• Menghormati Keinginan Pemangku Kepentingan, harus menghormati, mempertimbangkan dan merespon keinginan pemangku kepentingan.
• Menghormati penegakan hukum, menciptakan pemerintaan yang bersih, pemerintah sebagai subjek hukum, berlaku adil tidak memberlakukan sistem tebang pilih
• Menghormati Norma dan Perilaku Internasional, memahami perbedaan norma dan perilaku untuk penegakan hukum
• Menghormati Hak Asasi Manusia, memahami dengan baik pentingnya hak yang berlaku universal disetiap situasi, budaya dan negara

KONTRIBUSI HUMAS PEMERINTAH

Menurut Mordecai Lee, Politician:
• Penerapan kebijaksanaan publik
• Mengelola media massa meliput kegiatan pemerintahan
• Melaporkan pada masyarakat akan berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah
• Meningkatkan kerjasama dan saling percaya antar bagian dadalam lembaga pemerintahan itu sendiri
• Meningkatkan sensivitas pemerintah terhadap apa yang diinginkan publik
• Memobilisasi dukungan terhadap pemerintah (Cutlip, Center, Broom 1985)

PROGRAM PERENCANAAN HUMAS PEMERINTAH

• Mengajak masyarakat mendukung program-program, kebijakan serta peraturan pemerintah
• Mengedukasi masyarakat berkenaan dengan perubahan yang ada di pemerintah (membiasakan masyarakat dengan pergantian pemerintahan yang baru)
• Menginformasikan bentuk pelayanan publik yang disediakan pemerintah
• Upaya menyediakan berbagai informasi yang dapat diandalkan kebenaran dan kelengkapannya
• Memberi akses lembaga lain dalam dan luar negeri untuk ber-interaksi dengan pemerintah
• Menginterpretasikan opini publik dengan tepat untuk dijadikan landasan pembuatan peraturan yang realistis dan diterima masyarakat
• Menjelaskan kebijakan pemerintah dengan cara-cara yang tidak koersif sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik
• Menjalin hubungan dengan berbagai figur penting yang memiliki aliansi dengan bermacam kelompok atau elemen masyarakat

III. HUMAS DI ORGANISASI SOSIAL & LINGKUNGAN

Organisasi Sosial atau Non Profit Organization (NGO)
• Macam-macam NGO: PMI, Lembaga Pendidikan, Lingkungan Hidup i.e. WALHI; Organisasi Profesi i.e. IDI, PGRI, ISEI, PERHUMAS; Organisasi Buruh, Organisasi Keagamaan dll
• Transparant, Jujur bahwa NGO mendapatkan pendanaan dari donor untuk meng-eksekusi program
• Menjalin hubungan dengan stakeholder, NGO juga memiliki publik yang perlu mengetahui kebijakan organisasi serta accountability dari program-program sosial untuk masyarakat adopter nya
• Mengangkat kredibilitas NGO yang juga dikontrol dari masyarakat
• Mengedukasi internal tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi recipient nya
• Melakukan persuasi dalam memperkenalkan inovasi untuk perbaikan masyarakat dengan etika, kaidah yang berlaku

PERAN HUMAS ASOSIASI PROFESI

Menurut Basskin & Aronoff:
• Menyebarkan bahan pendidikan masyarakat
• Menyelenggarakan seminar tentang program inovasi nya, pertemuan profesi
• Mengelola hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah
• Mengumpulkan dan mempublikasikan data hasil kajian organisasi profesi
• Menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat adaptornya
• Mensosialisasikan kode etik profesi pada anggota
• Menyiapkan bahan informasi untuk media
• Membuat iklan layanan masyarakat sebagai accountabilitas nya

PERAN HUMAS Organisasi Keagamaan, Buruh & Fund Raising

Agama:
• Membangun citra positif
• Mendapat dukungan publik
• Menangani isu-isu yang bertentangan dengan ideologi (agama i.e. isu lemak babi, kasus bumbu masak

Buruh:
• Organisasi yang terus berkembang
• Menampung aspirasi pekerja
• Membantu memperjuangkan hak buruh
• Lobi dan negosiasi dengan pemerintah dan departemen terkait
• Menyebarkan informasi dan pelurusan kasus buruh

Fund Raising:
• Memberi bantuan pada masyarakat dengan mencari pendana/donor i.e. pendidikan, pendampingan, perlindungan hak-hak i.e. anak, perempuan, konsumen

KARAKTERISTIK NGO

• Terorganisir . entitas dilembagakan yang memiliki piagam, pertemuan rutin, petugas , aturan atau indikator lainnya relatif permanen
• Swasta . Institusional yang terpisah dari pemerintah mendistribusikan
• Non -profit . Tidak berorientasi menghasilkan keuntungan . Pendapatan harus keluarkan untuk Tujuan
• Mengatur Diri . sektor independen yang mengontrol kegiatan mereka sendiri dengan prosedur mereka sendiri
• Sukarela . Keterlibatan kontribusi amal
• Peduli (Perhatian). Menghadapi setiap perkembangan situasi
• Membantu. Untuk mengulurkan ‘ tangan ‘ dalam mendekati orang yang membutuhkan dan / atau menyampaikan pesan untuk membangun kesadaran Control. Membuat dan memelihara iklim yang kondusif – > Bersifat transparansi untuk mendapatkan kepercayaan publik melalui Kredibilitas nya & Akuntabilitas

HUMAS MENJALIN HUBUNGAN

Mapping
• Mapping adversarial NGO’s (A WHISTLE-BLOWER’ NGO)
• Mapping 3rd Party
(NGO’s, Academics, Research bodies, funding agencies, Association, Opinion leader, etc)
• Capacity Building
• Regular contact/dialog
• Plant/Factory Visit
• FGD

Networking
• Partnership program

MENGHADAPI NGO

IDENTIFIKASI
• Stakeholders Mapping: Pro & Contra
• Capacity Building
• Networking

BANGUN CITRA & REPUTASI PERUSAHAAN:

• Tunjukan keterlibatan dalam program sosial & lingkungan perusahaan
• Membangun dukungan stakeholders
• Kepuasan pelanggan (Customer satisfaction)
• Pengelolaan Media
• Hubungan baik dengan karyawan

KEKUATAN NGO

• Public kadang diperlukan tidak adil (unfair)
• Bisa menjadi whistle blower
• Perlu dukungan Pemerintah i.e. kasus-kasus lingkungan
• Masyarakat memiliki penilaian/melakukan kontrol:
• Credibility
• Accountability
• Dukungan asing kadang dikaitkan dengan Politic & Economic

‘A WHISTLE-BLOWER’ NGO – Patricia Parson

Ingat kasus Teluk Buyat Sultara? Kasus pengelolaan biji emas yang mencuat?
Bagaimana dengan Lapindo?
Kapan harus menjadi Whisle Blower ?
• Prospek kegiataan yang sangat menakutkan dengan konsekuensi yang mungkin berada di luar dugaan
• Bila harus melakukan itu salah satu yang benar-benar dipertimbangkan harus ditanya adalah hati nurani pribadi.
• Jika itu tahu membahayakan maka hentikan, pakailah aturan etika yang jelas.
• Tapi jika harus benar-benar melakukannya, ini tidak begitu sederhana.
• Langkah pertama hanya melibatkan diri sendiri. Pada tahap ini mungkin tidak memiliki bukti nyata (rumor), namun jika memiliki bukti kesalahan pada bagian dari organisasi (Newmont/Bakri), ini bisa jadi dilema.
• Ukur sejauh mana bahaya atau potensi dampak bahaya
• Tentukan bahwa tingkat bahaya saat sedang dilakukan, susun stratgegi menangani situasi internal yang kondusif. Diskusikan tiap langkah kegiatan dengan managemen.
• Cermati apakah manajemen akan mengambil tindakan tertentu untuk mengurangi resiko.
• Sebelum go public jadi whistle blower miliki bukti konkrit untuk mendukung tuduhan/ informasi.
• Akhirnya, pertimbangkan apakah publik terkena dampak terpaan informasi tsb.
• Jangan salah, publik pun akan meniup peluit pada perilaku yang dianggap tidak etis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *