Kaitan Ekonomi Daerah dengan Layanan Publik serta Demokrasi

BAB-I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Tujuan Otonomi:
Sesuai perkembangan keadaan dan tuntutan akan otonomi daerah yang diamanatkan UUD 1945, maka diundangkan Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 1948 sebagai undang-undang otonomi daerah pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang memberi hak otonomi rasional pada daerah untuk mempercepat kemajuan rakyat Indonesia. Namun dengan terbentuknya Indonesia menjadi Negara Indonesia Serikat yang dibagi atas 15-wilayah maka UU no. 22 th 1948 tidak berlaku lagi.

Setelah Negara terbentuk kembali menjadi Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 diberlakukan UUD Sementara tahun 1950 dimana pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 131 dijelaskan Negara Repubnlik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang didesentralisir. Maka diberlakukan UU no.1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah dan menurut Josep Riwu Kaho, 2002 undang-undang ini adalah yang pertama kali memperkenalkan konsepsi otonomi yang riil. Maksud konsepsi adalah kenyataan kehidupan masyarakat penuh dinamika dan pertumbuhan. Sayangnya UU ini tidak menetapkan pemisahan secara tegas urusan daerah dan pusat.

Setelah mengalami perubahan sistim politik menjadi Demokrasi Terpimpin dengan dasar UUD 1945 dan menetapkan UU no. 18 tahun 1965 sebagai dasar tentang otonomi. Dalam UU ini juga masih kabur tentang apa saja yang menjadi urusan rumah tangga derah.

Di dalam Orde Baru masalah otonomi dijelaskan dalam UU no.5 tahun 1974 yang menjelaskan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya dikenal dua azas yaitu Desentralisasi dan Dekonsentrasi yang menekankan aspek keserasian.

Seiring proses reformasi diberlakukan UU no. 22 tahun 1999 dengan dasar pemikiran bahwa otonomi daerah masa lalu hanya menekankan pada Kewajiban Daerah daripada Hak-Hak Daerah.

B. PERMASALAHAN
Meski UU tentang otonomi daerah mengalami pergantian berulang kali namun pada kenyataannya belum berhasil sepenuhnya mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Otonomi yang diharapkan mencakup lebih luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut menganut teori Residu yaitu kewenangan merupakan sisa kewenangan pemerintah pusat. UU no. 22 tahun 1999 diharapkan memberi pengaruh mengingat kewenangan daerah yang begitu luas dalam mengambil keputusan, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dengan prakarsa sendiri. Meski hal ini dianggap kurang realistis karena persoalan otonomi daerah bukan sekedar kewenangan namun termasuk sumber daya dan infrastrukstur yang merupakan kelemahan dan memunculkan aspek negative berwujud pemindahan kekuasaan dan menciptakan ‘raja-raja’ kecil di daerah.

Apalagi pada daerah pemekaran baru dimana Pemekaran telah membuka peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Fitrani (2005)

Kekuasaan raja-raja bukan saja menciptakan birokrasi dalam hal layanan publik namun juga melanjutkan ‘budaya’ lama. Birokrasi dimaksudkan sebagai agen pelaksana kebijakan yang digariskan badan eksekutif dengan wilayah kerja yang luas, sistim hirarki dan otoritas sentralistis serta lembaga pejabat/pegawai dengan kemampuan professional khusus dan mengikuti aturan prosedur yang baku (Max Weber). Dalam praktek di Indonesia aturan prosedur semua masih mengikuti pemerintah pusat padahal dalam UU no. 22 tahun 1999 pemerintah daerah memiliki kewenangan yang seluas-luasnya.

Raja-raja kecil di daerah pun harus mengikuti aturan tersebut sehingga makna kewenangan dalam UU no. 22 tahun 1999 terkait melayani masyarakat semua mengacu pada aturan dari pusat sehingga terkesan lamban dan kuno.

Raja-raja kecil ini tidak berani mengambil sikap dalam hal inovasi reformasi administrasi. Masih bercokolnya staff lama dengan paradigma lama dan kurangnya orientasi dalam hal ‘customer services and facilitate oriented’ serta tidak adanya leadership dan creativity daripada pimpinan lembaga publik untuk memberikan layanan yang baik pada publiknya.

Kondisi Layanan Publik dinilai tidak memperlihatkan perbaikan. Ini terbukti dengan layanan berdasarkan transaksi disemua lembaga layanan publik dari tingkat RT hingga kementerian. Budaya korupsi ‘berjamaah’ merajalela, jargon ‘wani piro’ sudah merambah seluruh lapisan lembaga layanan publik.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) semula diharapkan bisa membasmi koruptor dan memperpendek rantai birokrasi ternyata saat ini komitmen tersebut ‘luntur’.

Dari mulai pengurusan KTP, Layanan Kesehatan, Transportasi, Pendidikan, Kantor Pajak dan lain-lain telah mengabaikan Hak Warga Negara mendapatkan fasilitas sebagaimana tertuang dalam UUD 1945

Demokrasi:
Presiden Federal German Cristian Wullf saat menyampaikan kuliah umum di Auditorium Terapung Perpustakaan Universitas Indonesia di Depok, Kamis 1 Desember 2011 mengatakan bahwa Indonesia sekarang menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika.

Padahal sejak tahun 1945 Indonesia merasakan bahwa proses demokrasi berjalan lamban mengingat budaya yang dipengaruhi feodal dan birokratis sebagai karakter masyarakaat tradisional.

Membangun demokrasi tidaklah mudah, memerlukan faktor-faktor pendukung menurut M. Rusli Karim (1998) yakni:
1. Keterbukaa n sistim politik
2. Budaya politik yang partisipatif dan egalitarian yaitu jaminan nilai kebebasan politik yang adil dan
persamaan kesempatan serta prinsip perbedaan
3. Kepemimpinan politik berpihak pada rakyat
4. Rakyat yang terdidik, cerdas dan berkepribadian
5. Adanya partai politik yang tumbuh dari bawah
6. Penghargaan dan penghormatan terhadap formalism dan hukum
7. Masyarakat madani yang tanggap dan bertanggung jawab
8. Dukungan pihak asing dan pemihakan golongan mayoritas

Demokrasi punya Nilai Fundamental yang sangat erat dengan martabat yaitu:
1. Hak dasar yang harus dilindungi pemerintah seperti hak hidup mendapatkan kebebasan dan hak memiliki. Yang bisa diperluas menjadi hak sosial ekonomi misalnya hak mendapatkan pekerjaan, perlindungan kesehatan, pendidikan
2. Kebebasan ber-ekspresi berkesadaran kaitannya dengan hak mendapatkan kesehatan dan pengembangan diri
3. Privasi masyarakat sipil yaitu adanya perlindungan atas hak pribadi dan social meliputi keluarga, pribadi, agama, organisasi dan kegiatan sejenis lainnya
4. Keadilan: a) pemerataan keadilam; b). kebenaran keadilan; c) mekanisme keadilan
5. Persamaan mencakup: a) persamaan partisipasi politik yaitu kesamaan hak memilih dan dipilih; b) persamaan dihadapan hukum; c) persamaan ekonomi yaitu memiliki peluang yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

Dari permasalah diatas jelas bahwa otonomi daerah belum memberi kewenangan para pimpinan lembaga didaerah menyelenggarakan layanan publik yang baik kepada masyarakatnya sebagaimana tuntutan demokrasi.

Bagaimana masyarakat bisa dituntut bela Negara jika pemerintah mengabaikan hak-hak mereka. Semakin lamban pelaksanaan, semakin turun nilai pembelaan masyarakat yang diharapkan Negara. Ini adalah isu yang serius terkait dengan Ketahanan Nasional.

Kedaulatan Indonesia dibayar mahal oleh nyawa para pejuang yang berharap kemerdekaan adalah kesejahteraan bagi masa depan keturunannya namun pada kenyataannya Negara tidak bisa memberikan harapan para pahlawan kita. Pemerintah yang demokratis perlu bertindak sebagai tutor dan pelayan bagi rakyat. Bila lalai melakukannya, berarti berhutang kebajikan kepada mereka (maksudnya rakyat). Mengingat kewarganegaraan adalah mindset, layanan dan ketutoran pertama dan utama dari pemerintah adalah menempa ‘penduduk’ menjadi warganegara Pancasilais. (Daoed Joesoef, Kompas 14-04-2015)

C. TUJUAN PENULISAN:
1. Mengungkap fakta buruknya Layanan Publik yang ada di hampir semua lini lembaga pemerintah daerah
2. Memberi gambaran tentang tata kelola otonomi yang berlangsung di Indonesia dinilai masih jauh dari harapan
3. Mengusik hati para pemangku kepentingan untuk segera melakukan pembenahan demi terciptanya demokrasi seutuhnya dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

D. MANFAAT/SIGNIFIKANSI PENULISAN
1. Topik yang diangkat sebenarnya adalah ‘curhat’ nya mayoritas warganegara yang resah melihat tatanan penyelenggaraan layanan lembaga publik kepada masyarakat.
2. Penulisan tidak hanya berdasarkan teori atau materi yang didapat dari inisiasi-inisiasi tetapi juga dari bahan-bahan yang ada di internet, tulisan media seperti Tempo dan Kompas sebagai media yang memiliki kredibilitas tinggi
3. Manfaat tulisan ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan kesadaran diri pembaca untuk merubah perilaku menjadi pelayan publik yang baik
4. Dengan mengetahui kelemahan yang merugikan individu-individu yang banyak, seyogyanya prosedur dan regulasi ditaati baik oleh lembaga layanan public maupun semua warganegara sehingga masyarakat akan tumbuh menjadi masyarakat yang tidak selalu diatur tetapi bisa mengatur diri (self regulated)

II TINJAUAN PUSTAKA:
Teori-Teori:
1. Josep Riwu Kaho, 2002 undang-undang ini adalah yang pertama kali memperkenalkan konsepsi otonomi yang riil.
2. Mega Rizky Savitri 20100520146 Ilmu Pemerintahan – UMY; Fitrani (2005): Pemekaran telah membuka peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri.
3. Max Weber: Birokrasi sebagai agen pelaksana kebijakan yang digariskan badan eksekutif dengan wilayah kerja yang luas, sistim hirarki dan otoritas sentralistis serta lembaga pejabat/pegawai dengan kemampuan professional khusus dan mengikuti aturan prosedur yang baku
4. The Liang Gie dalam Buku ‘Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah’ diantaranya Kaburnya tentang apa yang menjadi urusan tumah tangga daerah

III. ANALISIS KASUS
Kasus mengenai buruknya layanan publik di Indonesia cermin ketidak profesionalan para penyelenggara Negara dalam memahami fungsi organisasi jika dikaitkan dengan proses bagaimana mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat yang sejahtera.

Indonesia sebagai Negara besar namun lemah, dalam arti tidak bisa memanfaatkan peluang dan ‘anugrah’ yang ada, baik dari sisi ideology (Negara yang ber-azas Ketuhanan), politik, social, ekonomi, budaya, penduduk (demography) dan kemampuan ketahanan nasionalnya ditilik dari sejarah yang heroic dan patriotis. Semakin lemah maka semakin kompleks persoalan yang dihadapi padahal susunan kabinet sekarang (Kabinet Kerja) sangat besar namun komitmen tiap kementerian membenahi birokrasi tidak serius sehingga dikawatirkan pembangunan segala bidang akan semakin terpuruk dan tertinggal dibanding Negara seputar Asean.

Di Indonesia banyak orang pandai, professor, doctor, cendekiawan, tokoh masyarakaat tetapi tidak bisa membenahi system karena dominannya sistim partai politik dimana semua sedang terbenam dengan keributan kekuasaan ditingkat elite, sehingga lupa akan hak warganegara yang terabaikan. Padahal rakyat berharap banyak akan terjadi perubahan lewat Revolusi Mental sebagaimana dijanjikan dalam kampanye terkenal ala blusukan, sepertinya impian itu masih jauh diawang-awang.

IV. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Kondisi buruknya layanan public harus segera mendapatkan penanganan.
2. Pembenahan kualitas Layanan Publik sebagaimana tuntutan demokrasi harus segera diwujudkan mengingat otonomi yang diberikan kepada lembaga pemerintah daerah dalam kewenangan begitu luas
3. Pimpinan daerah dan lembaga yang ada harus berani membuat terobosan, inovasi, memacu daya kreasi untuk percepatan perbaikan mutu Layanan Publik
4. Para elite, Berhentilah membuat kegaduhan yang membuat rakyat tidak nyaman/tentram.
5. Segera benahi diri tiap lembaga layanan publik. Buatlah system yang efisien, efektif dan bernilai ekonomis yang saling menguntungkan antara penyelenggara Negara dan masyarakat.
6. Manfaatkan resources yang ada, tingkatkan ketrampilan disegala bidang dan miliki jiwa melayani dan memfasilitasi
7. Jadilah insan yang Pancasilais, Profesional, dan Relijius.

V. DAFTAR PUSTAKA:
Sumber:
1. http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/594/579
2. http://citizen6.liputan6.com/read/753723/buruknya-pelayanan-publik-di-indonesia
3. http://birokrasi.kompasiana.com/2013/04/20/kegagalan-negara-memberikan-pelayanan-publik-dalam-kasus-ka-prameks-553042.html
4. http://www.tempo.co/read/news/2011/12/02/173369489/Indonesia-Negara-Demokrasi-Terbesar-Ketiga-Dunia
5. Harian Kompas, 14 April 2015, Kolom Opini oleh Daoed Joesoef
6. Buku Pengantar Ilmu Politik ISIP 4212 – module 6
7. Buku PKN – MKDU 4111 modul 8
8. Materi Inisiasi ke-7 tentang Otonomi Daerah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *