Pemimpin Berwawasan Nusantara

Kepemimpinan Inovatif dan Profesional Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Aspek Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Indonesia sebagai Negara Kesatuan dengan Jumlah Provinsi pada tahun 2014 sebanyak 34 Provinsi, 403 Kabupaten dan 98 Kota yang masing-masing dipimpin Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pemda).

Sebagaimana fungsinya pejabat pemda menjalankan kebijaksanaan/kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah pusat namun masing-masing memiliki hak otonomi daerah dalam hal memajukan daerahnya dengan tujuan untuk mensejahterakan warga nya.

Sebagai Badan Eksekutif Daerah, Kepala Daerah harus menjalankan tugas-tugas Birokrasi secara Profesional (Max Weber) yaitu sebagai aparat pemerintah yang membantu tugas pemerintah pusat, membuat Perencanaan Daerah (Regional Master Plan) dan menerima gaji dari Negara.

Tugas-tugas tersebut diantaranya :
1. Melaksanakan Penertiban (law & order), menyelenggarakan administrasi daerah, melaksanakan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat, bertindak sebagai stabilisator dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance di tingkat pemerintah daerah khususnya perilaku kelompok, organisasi, lembaga yang diterima masyarakat, system terbuka (nilai, norma, sikap atau perilaku) dan demokratis.

2. Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyatnya sebagai tujuan terpenting mengingat dari factor inilah pada saat sekarang menjadi isu sentisitf. Ditinjau dari aspek Azas Pertahanan Nasional (Tannas), Pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan diperlukan untuk meminimalisir adanya kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang mudah memicu terjadinya bentrokan, tawuran antar warga dan berpotensi mengganggu kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam daerah.

Jika ini timbul serentak diseluruh daerah maka tidak mustahil mengakibatkan perpecahan kerukunan bangsa, merapuhkan Pertahanan Nasional akan ancaman dari luar/intervensi asing dan mengancam NKRI.
Oleh sebab itu Kepala Daerah harus memahami Landasan Tannas sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan system kehidupan nasional dimana didalamnya memiliki landasan kuat yaitu Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara (Wasantara).

Wasantara mencakup kepiawaian dalam cara pandang, cara melihat, cara meninjau keadaan daerahnya dan lingkungannya.

Bagaimana seorang Kepala Daerah memandang competitiveness advantage daerahnya, melihat potensi pengembangan sumber daya masyarakatnya dan meninjau kebijaksanaan yang sudah berlaku serta melakukan pembaruan yang menguntungkan kesejahteraan warganya.

Dari sisi Ekonomi, tiap daerah diyakini memiliki nilai letak geografi dari sisi kekayaan alam. Kepala Daerah harus memahami potensi daerah dengan cara mampu membuat terobosan dan ber-inovasi pada produk unggulan daerahnya untuk meningkat daya saing sehingga membentuk masyarakat mandiri bertaraf kehidupan yang baik.

Inovasi atau proses kreatif dalam melakukan penemuan produk-produk baru yang berbeda dari yang sudah ada harus mengacu pada kearifan local yaitu gagasan-gagasan khusus yang menjadi kekhasan, kepribadian, jati diri bangsa/masyarakat yang bernilai luhur, tertanam baik dan senantiasa ada dalam kehidupan dan budaya bangsa/masyarakat (John M. Echols dan Hassan Syadily).

Produk daerah bisa berwujud kekayaan alam (tambang dan mineral) yang diolah sendiri sebagai ekonomi kreatif contoh Batu Mulia/Akik di Banjarmasin; kesuburan tanah sehingga memperluas area pertanian/perkebunan yang bisa mendukung tujuan wisata seperti strawberry, coklat, buah pala dsb; empowering sentra industri (pakaian, logam); pengembangan objek tujuan wisata baru missal Gua Pindul, Raja Ampat, Derawan; Budaya seni tari, wayang orang, gamelan, angklung, kolintang dll; yang kesemua dikelola dengan serius, professional dan bukan sekedar wacana atau ‘anget-anget tai ayam’ seperti Mobnas Esemka produk siswa Solo yang ambles akibat sensasi Proton Malaysia.

Inovasi dan Profesionalisme seorang Kepala Daerah daerah yang menjalankan Fungsi Tannas sebagai doktrin nasional, pola dasar pembangunan nasional (Bangnas), metode dan system kehidupan daerah masing-masing sebagai perwujudan dari wasantara.

Dari sisi Tehnologi, perkembangan yang begitu pesat menembus tanpa batas bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi komunikasi dan mencerdakan masyarakatnya, memberi kemudahan pelayanan yang menguntungkan warga melalui kemudahan ases informasi sehingga mengurangi load pekerjaan pegawai dan traffic layanan masyarakat.

Dari sisi Administrasi (pelayanan) belum semua daerah memiliki One Stop Information Center yang banyak manfaatnya yaitu 1) memberi informasi tentang pariwisata dan hiburan lengkap dengan brosur sehingga berperan sebagai Regional Tourism Board; 2) mendukung keberadaan sentra industry dengan display contoh produk, leaflet, catalog; 3) membuat negosiasi transaksi perdagangan & kuota pariwisata (membantu taking order), sehingga foreign travelers tidak mudah masuk ke sentra industry dan mencuri (dokumentasi) proses produksi. Intinya keseragaman Information Center ini akan membantu membangun Brand of Indonesia.

Kepala Daerah secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi program-program yang direncanakan diwilayahnya tidak ada penyelewengan dengaqn mengaktifkan fungsi check & balance sebagai tanggung jawabnya.

3. Pertahanan, pemerintah daerah harus menjaga keamanan wilayahnya dan kenyamanan warga masyarakatnya. Sebagai bangsa yang memiliki masyarakat Majemuk yaitu:

  • Secara segmentasi, berbentuk kelompok dengan budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda;
  • Struktural Sosial, memiliki bentuk lembaga, bersifat non komplementer;
    Kurang mengembang konsesus sebagai nilai dasar berarti sulit membuat komitmen;
  • Sering terjadi konflik artinya memiliki tingkat kesabaran rendah yang bisa saja timbul akibat kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan serta keadilan
    Integrasi Sosial harus melalui pemaksaan artinya harus berdasarkan peraturan atau UU
  • Dominasi politik, masih dalam taraf pembelajaran demokrasi
    Karenanya Kepala Daerah harus memahami Asta Gatra yang terbagi atas
    Tri Gatra: 1) Geografi, 2) Kekayaan Alam, 3) Keadaan & Kemampuan Penduduk (demografi)
  • Panca Gatra :1) ideology , menjaga kedamaian antgar umat beragama, menghindari SARA, emphasizing Pancasila; 2) Politik; 3) ekonomi; 4) Sosial Budaya; 5) Pertahanan Keamanan)
  • Meningkatkan Fungsi Pengawasan, Monitoring (Pendataan) dan Reporting, bekerjasama dengan aparat keamanan TNI dan POLRI meng-antisipasi hal-hal berpotensi mengganggu keamanan yang mengancam wilayahnya dan kesejahteraan warganya, misalnya mengantisipasi kebakaran hutan, pencurian illegal logging, design kreatif, Terorisme dan Narkoba.

4. Menegakkan keadilan, sebagai Kepala Daerah yang dekat dengan rakyat harus bisa menjalankan fungsi Tannas dengan baik yaitu membuka dialog, berlaku adil, tidak mentolerir adu kekuatan/kekuasaan, tidak ada diskriminasi dan KKN, menegakkan Hukum dan HAM.

Hal yang sering terjadi adalah Para Kepala Daerah mengabaikan hak-hak rakyat, membuat jenjang antara si Kaya dan si Miskin dalam mengenyam hak Pendidikan, fasilitas Kesehatan dan Investasi di segala bidang termasuk pembukaan lahan perkebunan oleh pendana dari dalam negeri yang didukung oleh kekuatan politik dan pengusaha asing.

Semoga masih ada Kepala Daerah yang berhati Bersih dalam membela Negara melalui pemahaman Tannas dan Wasantara demi kokohnya NKRI dan masa depan generasi Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *