Peran Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Integritas Bangsa

Secara teori Komunikasi Politik berada dalam wilayah ‘das sollen’ (apa yang seharusnya) atau bagaimana idealnya, tanpa mengingkari ikatan kaidah dan norma yang menjadi pedoman sikap perilaku pengelola sumber komunikasi. Komunikasi politik tidak saja di Indonesia tetapi di Negara manapun sangat bergantung pada media alat penyampai informasi dan pendidikan publik. Semua negara yang menganut sistem politik demokratis menekankan peran media dalam setiap aktivitas politik dimana media massa dianggap sebagai fourth estate, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif –dalam pemikiran politik Trias Politika.

Melalui permainan hegemoni media serta agenda setting, media mampu mengaduk-aduk kondisi dan situasi politik di sebuah Negara.
Lihat komunikasi politik Amerikayang ingin memperlihatkan ‘power’nya dalam menyikapi kebijakan Presiden Philipine dalam menegakkan anti-drugs dinegaranya: http://globalnation.inquirer.net/144689/duterte-us-forces-must-go

Di Indonesia peran media dalam demokrasi begitu pentingnya mengingaat luas wilayah jangkauan untuk sebuah tahapan proses demokrasi yang harus dilalui. Meski masa transisi demokrasi Indonesia telah berhasil dilewati dengan Pemilu 1999 yang sukses – pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru. Namun bukan berarti bahwa kehidupan atau kesejahteraan warga Negara sudah tercukupi sebagaimana tertuang dalam UUD ’45.

Banyak faktor yang memicu kerentanan struktur social dan budaya yang ada, salah satunya adalah interaksi dalam bentuk komunikasi politik. Perbedaan etnis yang ada memerlukan proses komunikasi antar budaya & lintas budaya melalui peran para pemuka masyarakat untuk menghindari distorsi pesan komunikasi. Distorsi sering terjadi dan berdampak membuat kericuhan misalnya Pilgub DKI akhir-akhir ini dimana salah satu kandidatnya non-muslim dan bertemperamen responsive.

Komunikasi verbal dalam bentuk vocalnya sering ‘insulting’ pihak lain, misalnya:
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/22/10401911/soal.cuti.kampanye.ahok.bandingkan.dirinya.dengan.pns.dki
Juga ‘sodok menyodok’ sesama petahana yang membangkitkan persepsi dan membangun opini negative.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/16/09/14/odghqh335-sandiaga-tantang-ahok-beberkan-asal-dana-kampanye

Sebagai masyarakat majemuk yang sifatnya rapuh maka untuk mewujudkan nilai integritas perlu komitmen moral guna menangkal frequensi ‘rembesan’ (seepage) budaya.

Diperlukan budaya komunikasi politik yang positive dan persuasive bermanfaat sebagai input, menghindari pertikaian dan membendung terpaan Cross Culture Communication yaitu mampu menanamkan nilai; membentuk karakter bangsa, upaya-upaya normative untuk pelestarian system nilai sehingga dapat mewujudkan integritas bangsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *