Perbandingan Implementasi Polstranas RI: Orba dan Pasca Reformasi

Perbandingan Implementasi Polstranas RI: Masa Orba dan Masa Pasca Reformasi (mulai Tahun 2004 sampai sekarang)

Bab I Pendahuluan:

A. Latarbelakang
Lengsernya pemerintahan Soeharto pada 21 Mei1998 membawa dampak signifikan pada sistim kelola pemerintahan di Indonesia. Sejak memerintah di tahun 1965 Soeharto menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan GBHN yang diwujudkan dalam bentuk Polstranas yang ditetapkan oleh MPR. Sebuah ketetapan yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, Kekuatan Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga kemasyarakatan.

Pasalnya MPR adalah lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat Indonesia saat itu. Dalam hal pelaksanaan GBHN, MPR memberikan tugas kepada Presiden dan kabinetnya sebagai Mandataris MPR untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan skala 5-tahunan (REPELITA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Anggaran Pembangunan & Belanja Negara (APBN) dalam wujud tahapan jangka panjang (PJPT), jangka menengah (Repelita) dan jangka pendek (tahunan) yang terintegrasi, bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai cita-cita nasional dan tujuan nasional melalui Bangnas. Dalam pelaksanaan Bangnas menggunakan pola dasar nasional, namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan karena perkembangan situasi dan jaman, sehingga perlu dilakukan perubahan materi seperti pada GBHN tahun 1973 sampai dengan tahun 1993.

Perubahan-perubahan terkait yang dilakukan:

1. Penggembangan azas di th. 1973 dari 5 (ekonomi, agama dan social budaya, politik, hankam, pelaksanaan Pelita-II) menjadi 7 azas di th. 1978 yaitu dimasukkan kesadaran hukum dan kepercayaan pada diri sendiri.

2. Di tahun 1983 dilakukan perubahan substansial pada pola pembangunan sebagai penegasan tekad bangsa untuk mempercepat tercapainya sararan Pembanguna Jangka Panjang.

3. Pada 1988 dirumuskan sasaran jangka panjang karena menjelang pelaksanaan Pelita ke-V atau terakhir dan perincian pembangunan sebagai pengamalan Pancasila

4. Beberapa factor yang diperhatikan dalam GBHN 1993 yaitu Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun dan perkembangan kemajuan IPTEK, Pasca Perang Dingin dan Globalisasi.

Ditinjau dari perubahan-perubahan GBHN diatas nampak bahwa Pembangunan di era orde baru sangat terkontrol sehingga selama pemerintahan Soeharto apapun penilaiannya terhadap pribadi dan system pemerintahan saat menjabat selama 32-tahun menjadi momentum sebagai era pembangunan Indonesia paska kemerdekaan dari penjajah.

Pergantian pimpinan Negara diikuti dengan perubahan system termasuk Polstranas di era Reformasi yaitu dengan dihapuskannya GBHN pada tahun 1999 telah merubah pola Polstranas dan Bangnas hingga saat ini.

B. Permasalahan
Begitu Soeharto tidak menjabat,semua peraturan,kebijaksanaan dan kebijakan termasuk GBHN dianggap sebagai produk Orba. Arus besar pemikiran reformasi ketika itu menghendaki agar berbagai hal yang terkait dengan Orde Baru dan Soeharto, dihilangkan. Padahal GBHN bukanlah produk dan rekayasan Orde Baru, melainkan hasil pemikiran para pendiri bangsa. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan panduan bagi pemegang kekuasaan di Tanah Air untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sebagaimana menjadi cita-cita dan tujuan nasional.

Bukti bahwa GBHN merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa itu termuat di dalam UUD 1945 sebelum amendemen. GBHN tercantum di dalam Bab II Pasal 3 yang menyebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Setelah diamendemen, melalui pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan UU No. 17/2007; dimana pada tahun 1999 GBHN diganti dengan apa yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berubahnya posisi MPR sejajar dengan lembaga-lembaga Negara lainnya bukan lagi pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya.

RPJM ini merupakan impelementasi dari visi dan misi presiden terpilih. Secara politis RPJM nasional merupakan produk presiden selaku eksekutif meski dipilih langsung oleh rakyat.

Disinilah letak perbedaaan antara GBHN dan RPJM. Jika GBHN yang membuat rakyat yang terwakili di MPR dan pemerintah atau negara, RPJM adalah presiden yang berkuasa. Dari sisi kepentingan dan strategi jangka panjang, tentunya hal ini lebih banyak mengadopsi kepentingan presiden, bukan negara secara berkelanjutan.

Sejak diberlakukannya RPJM, atau dihapuskannya GBHN, banyak kalangan merasakan kekurangan, bahkan ada yang menyebut pembangunan nasional Indonesia kehilangan arah. Ternyata RPJM tidak menjawab secara komprehensif persoalan nasional yang dihadapi Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan konteks persaingan dan kemauan negara-negara tetangga lainnya. Dari mulai pemerintahan BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yodhoyono kita banyak mengalami kemunduran dalam hal arah dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Ditilik dari situasi Negara saat ini banyak tantangan yang dihadapi pemerintah JW-JK yang ‘meluncurkan’ revolusi mental dan kabinet kerja..kerja..kerja yang tidak dibarengi dengan revolusi politik dan institusi.

Dalam RPBJMN 2015-2019 Buku-II Revolusi Mental merupakan arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang. Banyak prakarsa dituangkan mulai dari cabang-cabang produksi, kekayaan alam, kekuatan jumlah penduduk, keragaman suku, posisi geography, poros maritim duni dll tetapi kenyataannya semua belum terwujud dan menunggu untuk segera dijamah tangan-tangan terampil dan anggaran yang dikucurkan.

Dari sisi pertahanan, seperti disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (Kompas ,Maret 2015) ada lima Ancaman yang dihadapi Negara saat ini yaitu radikalisme/terorisme, bencana alam, pencurian sumber daya alam, konflik batas wilayah dan wabah penyakit.

Meski ancaman ini tidak berupa perang namun TNI perlu dilengkapi dengan peralatan dan persenjataan yang mana kondisi alutsita (alat utama sistim persenjataan) kita banyak yang sudah kedaluwarsa. Belum lagi ancaman akibat dari kemajuan tehnologi informasi dan globalisasi.
Dengan tidak adanya panduan seperti halnya GBHN, konsekuensinya, bila kinerja pemerintah JW-JK tidak bisa mewujudkan Propenas (program pembangunan nasional) sesuai dari rencana pembangunan, maka tidak ada sangsi yuridis yang jelas karena peraturan yang dihasilkan ditentukan oleh kekuasaan presiden itu sendiri.

Persoalan politis dan yuridis inilah yang menyebabkan pembangunan nasional mengalami kemunduran di berbagai sektor.

Dikatakan oleh Dr. Purwo Santoso, Pakar ilmu hukum UGM, ada empat sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini di Indonesia, perencanan di tingkat desa, kabupaten/kota, propinsi dan nasional.

C. Tujuan Penulisan

1. Memudahkan pencari pengetahuan tentang Perbandingan Implementasi Polstranas RI pada Masa Orba dan Masa Pasca Reformasi (mulai Tahun 2004 sampai sekarang)

2. Menyegarkan kembali dan/atau memperkaya pengetahuan proses pengelolaan pemerintahan dalam memajukan kesejahteraan melalui program-program pembangunan nasional sesuai cita-cita, tujuan dan sasaran nasional

3. Mengajak pembaca makalah ini untuk ikut menganalisa peristiwa sejarah masa peralihan orba dan masa reformasi bagaimana cara pemerintahan masing-masing dalam mengisi pembangunan dan upaya apa untuk mensejahterakan rakyat terkait dengan GBHN, Polstranas dan RPJM.

D. Manfaat/Signifikansi Penulisan
1. Memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan implementasi Polstranas di era Orde Baru yang menggunakan acuan pada GBHN dan masa reformasi (2004-sekarang) setelah dihapunya GBHN

2. Terbukanya wawasan betapa besar wewenang dan kebebasan peran presiden menentukan arah pembangunan nasional tanpa ada control dari lembaga tertinggi Negara kecuali pelaporan kepada rakyat yang dilakukan setahun sekali pada peringatan hari kemerdekaan

3. Dihapuskannya MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi menjadi lembaga setara lembaga Negara lainnya berdampak pada factor yuridis disistim pemerintahan.

4. Pengkayaan penulisan dengan memasukkan unsur pemberitaan media terkini menjadi fakta kondisi atau situasi yang menjadi sorotan masyarakat.

II. Tinjauan Pustaka
Dr. Zainul Ittihad Amin, Drs., M.Si: Politik dan Strategi Nasional
Tamnas pada hakikatnya adalah ‘ketangguhan’ bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup, identitas dan integritas bangsa dan Negara untuk menuju kejayaan bangsa dan Negara (kemampuan mengejar cita-cita Nasional).

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan ‘kemampuan’ dan ‘ketagangguhan’ tersebut, harus dilakukan ‘bangnas’ disegala aspek kehidupan bangsa dan Negara.
– Penetapan Polstranas
– Perkembangan materi GBHN sebagai Polstranas: GBHN th. 1973; GBHN th. 1978; GBHN th. 1983; GBHN th. 1988
– Proses Penyiapan dan Penetapan GBHN 1993

III. Analisis Kasus
Indonesia sebagai Negara berdaulat, terbentang dengan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, posisi silang yang strategis dari sisi geography serta system pertahanan yang kuat seharusnya bisa dengan cepat mencapai cita-cita dan tujuan nasional dalam mensejahterkan rakyat lewat pembangunan nasional yang menyeluruh.

Dihapusnya GBHN sebagai panduan dan alat control dalam Polstranas digantikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sekarang disebut Propenas dengan kewenangan sepenuhnya ada ditangan presiden dan kabinetnya dikawatirkan berdampak buruk pada kemajuan pembangunan nasional karena tidak terstruktur. Ditambah banyaknya wacana dan ambisi rencana dari masing-masing Kementerian yang sarat dengan kepentingan pribadi dan politik partai masing-masing, ketidak terpaduan program dengan rencana daerah (Pemda) terkait otonomi akan menjadi semakin tidak optimal dan hanya akan menghambur-hamburkan anggaran pembangunan nasional.

Tidak adanya lembaga tinggi Negara yang memiliki wewenang diatas lembaga lain sulit untuk dilakukan check & balance dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan. Lemahnya penegakan hukum dan komitmen dalam membasmi korupsi serta lunturnya penghayatan dan pengamalan Pancasila pada generasi muda merupakan hal serius yang harus diselesaikan secara terprogram.

Berkembangnya berbagai isu yang menambah daftar tantangan untuk dihadapi seperti komunikasi menembus batas (Iptek), radikalisme, narkoba, pembalakan liar, kebijaksanaan ekonomi yang berdampak pada labilnya situasi keamanan nasional serta kebijaksanaan luar negeri khususnya dikawasan Asia Pasifik . Kesemuanya memerlukan rumusan komprehensif dan modalitas yang konkret (Rene L. Pattiradjawane, Modalitass Konkret Poros Maritim Dunia – Kompas) yang harus diemban oleh Presiden dan kabinetnya.

Diperlukan kekuatan kesatuan, kemampuan dan ketangguhan dengan memanfaatkan potensi nasional melalui integrasi Astagrata (geography, sumber daya alam, penduduk, ideology, politik, ekonomi, sisial budaya dan Hankam).

Revolusi Mental tidak akan bisa mengatasi seluruh isu diatas apabila tidak dibarengi dengan Revolusi Politik dan Institusional (Abdul Malik Gismar) dan menjadikan Pancasila bukan saja ideologi namun sebuah kekuatan riil – (Yudi Latif)

IV. Simpulan dan Rekomendasi

Atas dasar itulah, banyak kalangan mengusulkan, bahkan berbagai pembahasan serius melalui seminar, focus group discussion, dan sarasehan, menyimpulkan bahwa GBHN perlu dihidupkan kembali guna memperjelas arah pembangunan Indonesia mendatang, terperinci, dan dicapai melalui tahapan yang terarah akan memudahkan bagi pemerintahan yang berkuasa menjalankan program-program pembangunan.

Indonesia membutuhkan pemimpin negara yang memiliki visi jauh ke depan, tegas namun santun, mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara. Seorang pemimpin yang diberikan pegangan yaitu GBHN untuk memajukan Negara. Bukan pemimpin yang hanya menerima selembar ‘ cek kosong’ yang harus ditulisnya sendiri, sesuka sendiri dikerjakan sendiri.
Guru Besar Ilmu Hukum, Sudjito, menilai GBHN di masa lalu merupakan bagian dari produk politik hukum. Namun demikian, GBHN secara politis difungsikan sebagai sarana kontrol sosial pemerintah.
Kedepan, GBHN ingin diterapkan kembali dan diarahkan tidak sekedar menunjang pembangunan nasional namun juga perbaikan kehidupan berbangsa. Kendati dalam pelaksanaannya berbenturan dengan perilaku politik penyelenggara Negara. Yang mendesak, perlu perbaikan praktik politik sehari-hari agar muatan moral yang terkandunng dalam RPJP, atau GBHN atau produk lainnya tidak dimain-mainkan melalui tafsir politis.

Meskipun beberapa kalangan seperti mantan Wakil Ketua Forum Konstitusi Slamet Effendy Yusuf mengatakan bahwa GBHN tidak mungkin diadakan kembali karena posisi MPR saat ini menjadi sejajar dengan lembaga negara lainnya.

V. Daftar Pustaka
1. Harian Kompas, 30 Maret 2015, RI hadapi lima ancaman
2. Harian Kompas, 17 Maret 2015, Layar itu belum berkembang
3. Harian Kompas, 16 Maret 2015, Revolusi Institusional, bukan revolusi Mental
4. Harian Kompas, 16 Maret 2015, Revolusi Pancasila
5. http://news.metrotvnews.com/read/2013/12/12/201007/Forum-Konstitusi-GBHN-Dihapus-karena-Tuntutan-Reformasi
6. http://www.ugm.ac.id/id/post/page?id=4891
7. http://www.koran-jakarta.com/?967-gbhn-dan-kegalauan-kita
8. http://www.tempo.co/read/news/2014/05/22/078579445/Forum-Rektor-Minta-Presiden-Baru-Hidupkan-GBHN
9. http://senensis.blogspot.com/2011/05/gbhn-kok-dihapus.html
10. http://wartakota.tribunnews.com/2012/12/01/sekilas-tentang-pemisahan-polri-dan-tni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *